ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA

Authors

  • Nurjanna Nurjanna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar
  • Indah Permatasari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar
  • Nurlaila Hasmi STIE Tri Dharma Nusantara

DOI:

https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i1.1960

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontomanai. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Desa Bontomanai cukup akuntabel dalam pelaporan realisasi APB Desa, dibuktikan dengan adanya laporan fisik dari pemerintah desa dan dalam proses pertanggungjawaban realisasi APB Desa. Dan dalam penerapan transparansi pengelolaan APB Desa di Desa Bontomanai terbukti cukup efektif dengan diadakannya musyawarah dengan masyarakat mulai proses perencanaan anggaran hingga ke tahap pelaporan.

References

Jamaludin. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 2. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta, Yogyakarta.

Nurholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Erlangga, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Sekretariat Negara. 2005.

Permendagri Nomor 46 Tahun 2016. Tentang Laporan Kepala Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.2006

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara

Widjaja, H. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Downloads

Published

2025-01-28 — Updated on 2025-01-28

Versions

Issue

Vol. 8 No. 1 (2025)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Nurlaila Hasmi

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.