ANALISIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU BERDASARKAN VALUE FOR MONEY AUDIT TAHUN 2014-2018
DOI:
https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v4i3.743Abstract
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Provinsi Riau jika dilihat dari rasio keuangan yang meliputi Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian, mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Provinsi Riau jika dilihat dari kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki dan dilihat dari pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau sebanyak 112 orang.Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai BPKA Provinsi Riau yang bekerja di bidang penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan sebanyak 15 orang. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Riau dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal Daerah (DDF) selama Tahun 2014-2018berkategori baik persentase rata-ratanya mendekati 50%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) berkategori tinggi. Rasio Efektivitas PAD berkategori kurang baik karena belum mencapai 100%. Rasio Efisiensi Keuangan berkategori kurang baik. karena rata-rata rasio efisiensi nilainya lebih dari 100%. Rasio Keserasian Belanja Operasi berkategori seimbang. Rasio Keserasian Belanja Modal berkategori tidak seimbang. Kemampuan sumber daya manusia di Pemerintahan Provinsi Riau dalam kondisi yang baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 3,44 yang berkategori baik. Pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintahan Provinsi Riau sudha berjalan baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 4,04 yang berkategori baik.
References
Arief, Firda Rahmadhany, Yessi Muthia Basri dan Novita Indrawati, 2017, Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit, Jurnal EkonomiVolume 25, Nomor 2 Juni 2017
Azheri, B. dan I. Wahyudi. 2012. Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. Setara Press, Malang
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, 2012-2018, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru
Boediono. 2011. Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Kompas, Jakarta
Boulter, Nick, Murray Dalziel, Jackie, 2011, Manusia Dan Kompetensi: Panduan Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
Halim. A., 2011. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan DaerahSalemba Empat. Jakarta
Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta
Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2011. Kompetensi Plus. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Liando, Harry Saputra, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, 2014, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money, Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, ISSN 2303-1174
Mahsun.M. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta
Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta
Nasrun, Muhammad, 2018, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Journal STIEM 8 (8) 1, 2018
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung:
Suwendra, I W., Saputra, S. C. dan F. Yudiatmaja. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014, Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol. 4, 2016.
Villanova, E. R. de, 2015, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Periode 2009-2012, Skripsi, Universitas Satya Wacana, Yogyakarta
Widodo. 2011. Analisa Rasio Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. UPP YKPN, Yogyakarta
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
http://www.kemenpan.go.id/.
http://www.djpk.depkeu.go.id/.
www.tribunnews.co.id
www.gatra.co.id