PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BKBH UNRI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA PULAU PERMAI
DOI:
https://doi.org/10.35446/diklatreview.v7i2.1507Keywords:
Legal Aid, Socialization, CommunityAbstract
Indonesia is a legal country that protects the rights of its citizens in the legal field. The form of embodiment of legal protection provided by the state to its citizens is Legal Aid. Legal Aid is a right that every citizen has which is guaranteed through the constitution, according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28D Paragraph (2). Legal aid is intended to assist the community in resolving the legal problems they face with the assistance of legal institutions or related parties who have the authority and obligation to provide legal assistance. The Pulau Permai Village Kukerta Team together with the legal aid agency BKBH (Legal Consultation and Assistance Agency) Faculty of Law, Riau University held an outreach to increase community knowledge regarding legal aid and the community's right to obtain legal aid. The public's lack of knowledge about legal aid has led the Kukerta team to carry out outreach activities containing material about legal aid, how to get legal aid, the conditions for getting legal aid and the forms of legal aid. The socialization activity also aims to resolve legal problems that the community has through direct discussions held with the present speakers. Regarding legal aid activities, these are regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid.
References
Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104 Sekretariat Negara.Jakarta
Peraturan Pemerintah
Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214.
Jurnal
Fauzi & Ningtyas, (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demu Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Raktay Miskin. Banyumas. Halaman 59
Gayo ahyar, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Mayarakat Miskin”, Jurnal penelitian Hukum, no.3 (2020):411
Agung & Triwulandari, (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law, no.3 (2020):550
Angga & Arifin Ridwan. Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. Diversi Jurnal Hukum. no.2 (2018)
Kusumawati Mustika Praningrum (2020). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin. Yogyakarta.
Afandi Fachrizal. Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Acces to Justice pada Lembaga Bantuan Hukum Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. (2013)
Zulkifli & Husen. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Generus. no.8 (2022)
Hariyanto, Sloikhin, Iin, Ariyanti Vivi. Peran Lembaga Hukum Kampus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi terhadap Mayarakat Miskin. Purwokerto. 2015
Herrylius, Erwin, Nawawi, Kabib. Sosialisasi Tentag Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat yang Bermasalah dengan Hukum. Jambi. 2021
Aulawi Anton, Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kampung Sukadana 1, Kasemen, Kota Serang. Banten. 2020
