Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 di Kabupaten Rokan Hilir
DOI:
https://doi.org/10.35446/diklatreview.v5i1.572Keywords:
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, PP 71/2010, PP 12/2019, Kabupaten Rokan HilirAbstract
This Community Service activity aims to provide assistance in the form of training for regional financial administration staff who compile financial reports at OPD (Regional Government Organization) Rokan Hilir Regency. This method of community service activities is by providing modules, concept explanations as well as discussion and question and answer about accounting policies used in the preparation of accrual-based financial reports in the Rokan Hilir Government to employees assigned to Regional Government Organizations (OPD) of Rokan Hilir Regency. It is hoped that the implementation of this service is so that the revised accounting policies run effectively, and improve the understanding of accounting administration staff in the Rokan Hilir government regarding these accounting policies in order to prepare local government financial reports in accordance with PP No. 71 of 2010 and PP No.12 of 2019.
Keywords: Regional Government Accounting Policies, PP 71/2010, PP 12/2019, Rokan Hilir Regency
References
IKAPI, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007, Fokus Media Bandung, 2007
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Rokan Hilir , 2016
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2005, Indonesia Legal Sentral Publising, Jakarta 2006
PP Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan
PP Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri 64 Tahun 2013, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Rokan Hilir, 2019
