PERBAIKAN SISTIM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PADA BUMDESA TIRTA MANDIRI, PONGGOK, KLATEN
DOI:
https://doi.org/10.35446/pengabdiankompetif.v1i2.1152Keywords:
BUMDesa, Manajemen Aset, Akuntansi aset tetap, Sistem dan prosedurAbstract
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tirta Mandiri didirikan untuk mengelola dan mendayagunakan aset desa Ponggok, guna lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ponggok. Meskipun aktivitas BUMDesa telah berkembang hingga saat ini, ternyata ada kendala dalam manajemen aset tetap, terkait dengan akuntansi aset tetap. Hasil pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data (observasi data sampel transaksi dan wawancara dengan personel BUMDesa) menunjukkan kelemahan pencatatan aset tetap BUMDesa. Oleh karenanya diusulkan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Akuntansi Aset Tetap BUMDesa (berupa serangkaian prosedur, dokumen, format jurnal dan buku besar) yang dapat digunakan untuk penatausahaan aset tetap BUMDESA. Keberadaan sisdur ini penting sebagai sarana awal penatausahaan aset tetap sebelum aset tetap ini dicatat dan dilaporkan pada laporan keuangan BUMDESA.
References
Adam, H., Ristawati, R., Ramadhanti, S., & Nugraha, X. (2020). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 293–299.
Adilah, H., & Rani, U. (2020). Kajian Teoritis Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Ditinjau Dari SAK ETAP. Gorontalo Accounting Journal, 3(2), 116–127.
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13(1).
Alamsyahbana, M. I., Afrizal, A., & Armansyah, A. (2022). Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Di Kabupaten Bintan. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian, 2(2), 345–356.
Amin, A., & Astuti, N. P. (2021). Akuntansi Bumdes Di Desa Je’Nemadinging Kabupaten Gowa. Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 137–142.
Ayu, M., Azriya, N., & Windari, K. T. (2020). Tata kelola dan administrasi BUMDes. Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS), 1(01), 1–10.
Belinda, P. A., & Kurniawan, P. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Bumdesa Lestari Jaya. JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA, 1(1), 78–96.
Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). UNEJ E-Proceeding, 41–51.
Mahmud, A., Susilowati, N., & Rachmadani, W. S. (2021). Peningkatan Kapabilitas Pengurus Bumdes Asung Daya Melalui Pemahaman Akuntansi. E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 12(4), 685–691.
Matei, N. C., Ţole, M., & Stroe, M. A. (2017). The Importance Of Tangible Fixed-Assets Revaluation: A Comparison Between Romanian Accounting Regulations And The Ipsas 17 ‘Property, Plant And Equipment.’ CBU International Conference Proceedings, 5, 314–319.
Onasis, D., Listihana, W. D., & Aquino, A. (2017). Pelatihan Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Berbasis Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Etap) Di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 15–22.
Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Dialektika, 11(1), 86–100.
Rosyada, A. (2019). Pendampingan pembentukan badan usaha milik desa (bumdes) desa kendalasem wedung demak. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 235–243.
Saputra, D. (2021). Analisis penerapan akuntansi pada badan usaha milik desa (BUMDes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. VALUTA, 7(2), 92–109.
Saputra D. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Kuantan Singingi. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(1), 13–12.
Sugiyanto, H. (2020). Pengabdian Kepada Masyarakat di BUMDes Tirto Wening Makmur Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Intervensi Komunitas, 1(2), 132–140.
Surianto, S., Baso, R., & Satriani, S. (2022). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Khusus Perempuan). Jurnal Mirai Management, 7(2), 163–174.
Syam, A. Y., & Asiah, N. (2021). Penyuluhan dan Bimtek Kebijakan Akuntansi Bumdes Maju Jaya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tala. Jurnal Pengabdian Aceh, 1(2), 79–83.
Thuy, T. T. T. N. T., Pham, T. V. D. H. H., Nguyen, V. T. A., & Tran, M. D. (2019). Impairment of Assets Under Perspectives of International and Vietnamese Accounting.
Trisulo, T., Rahmadhani, F., & Rahmawati, R. (2022). Edukasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMdes Sumber Kamulyan Desa Wunut, Kabupaten Klaten. Jurnal Nusantara Mengabdi, 1(3), 145–155.
Wardi, J. (2017). IBM UKMK di bidang akuntansi dan keuangan desa di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawaan Provinsi Riau, Indonesia. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 29–34.
Yanti, M. L. K., & Musmini, L. S. (2020). menerapkan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Pamsimas pada Bumdes Giri Artha. Jurnal Akuntansi Profesi, 11(1), 47–58.
Yuliarti, Norita Citra, Oktavian, & Dimas Dwi. (2021). The 4th Febenefecium-Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology. 134–145.
Buku
Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). PSAK 16 Akuntansi Aset Tetap.
Mardiasmo. (2004). Akuntansi sektor publik. In Yogyakarta: Andi.
Marshall B. Romney, & Paul John Steinbart. (2017). Sistem Informasi Akuntansi (terjemahan Accounting Information System). Salemba Empat.
Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. Salemba Empat.
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). Financial Accounting with International Financial Reporting Standards. John Wiley & Sons.
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 1. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.
Peraturan Menteri Desa, P. D. T. dan T. nomor 4. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.
Peraturan Pemerintah RI nomor 6. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Peraturan Pemerintah RI nomor 11. (2021). Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.
Peraturan Pemerintah RI nomor 27. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 28. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Adilah, H., & Rani, U. (2020). Kajian Teoritis Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Ditinjau Dari SAK ETAP. Gorontalo Accounting Journal, 3(2), 116–127.
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13(1).
Alamsyahbana, M. I., Afrizal, A., & Armansyah, A. (2022). Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Di Kabupaten Bintan. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian, 2(2), 345–356.
Amin, A., & Astuti, N. P. (2021). Akuntansi Bumdes Di Desa Je’Nemadinging Kabupaten Gowa. Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 137–142.
Ayu, M., Azriya, N., & Windari, K. T. (2020). Tata kelola dan administrasi BUMDes. Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS), 1(01), 1–10.
Belinda, P. A., & Kurniawan, P. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Bumdesa Lestari Jaya. JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA, 1(1), 78–96.
Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). UNEJ E-Proceeding, 41–51.
Mahmud, A., Susilowati, N., & Rachmadani, W. S. (2021). Peningkatan Kapabilitas Pengurus Bumdes Asung Daya Melalui Pemahaman Akuntansi. E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 12(4), 685–691.
Matei, N. C., Ţole, M., & Stroe, M. A. (2017). The Importance Of Tangible Fixed-Assets Revaluation: A Comparison Between Romanian Accounting Regulations And The Ipsas 17 ‘Property, Plant And Equipment.’ CBU International Conference Proceedings, 5, 314–319.
Onasis, D., Listihana, W. D., & Aquino, A. (2017). Pelatihan Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Berbasis Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Etap) Di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 15–22.
Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Dialektika, 11(1), 86–100.
Rosyada, A. (2019). Pendampingan pembentukan badan usaha milik desa (bumdes) desa kendalasem wedung demak. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 235–243.
Saputra, D. (2021). Analisis penerapan akuntansi pada badan usaha milik desa (BUMDes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. VALUTA, 7(2), 92–109.
Saputra D. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Kuantan Singingi. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(1), 13–12.
Sugiyanto, H. (2020). Pengabdian Kepada Masyarakat di BUMDes Tirto Wening Makmur Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Intervensi Komunitas, 1(2), 132–140.
Surianto, S., Baso, R., & Satriani, S. (2022). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Khusus Perempuan). Jurnal Mirai Management, 7(2), 163–174.
Syam, A. Y., & Asiah, N. (2021). Penyuluhan dan Bimtek Kebijakan Akuntansi Bumdes Maju Jaya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tala. Jurnal Pengabdian Aceh, 1(2), 79–83.
Thuy, T. T. T. N. T., Pham, T. V. D. H. H., Nguyen, V. T. A., & Tran, M. D. (2019). Impairment of Assets Under Perspectives of International and Vietnamese Accounting.
Trisulo, T., Rahmadhani, F., & Rahmawati, R. (2022). Edukasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMdes Sumber Kamulyan Desa Wunut, Kabupaten Klaten. Jurnal Nusantara Mengabdi, 1(3), 145–155.
Wardi, J. (2017). IBM UKMK di bidang akuntansi dan keuangan desa di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawaan Provinsi Riau, Indonesia. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 29–34.
Yanti, M. L. K., & Musmini, L. S. (2020). menerapkan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Pamsimas pada Bumdes Giri Artha. Jurnal Akuntansi Profesi, 11(1), 47–58.
Yuliarti, Norita Citra, Oktavian, & Dimas Dwi. (2021). The 4th Febenefecium-Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology. 134–145.
Buku
Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). PSAK 16 Akuntansi Aset Tetap.
Mardiasmo. (2004). Akuntansi sektor publik. In Yogyakarta: Andi.
Marshall B. Romney, & Paul John Steinbart. (2017). Sistem Informasi Akuntansi (terjemahan Accounting Information System). Salemba Empat.
Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. Salemba Empat.
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). Financial Accounting with International Financial Reporting Standards. John Wiley & Sons.
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 1. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.
Peraturan Menteri Desa, P. D. T. dan T. nomor 4. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.
Peraturan Pemerintah RI nomor 6. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Peraturan Pemerintah RI nomor 11. (2021). Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.
Peraturan Pemerintah RI nomor 27. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 28. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
