PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Main Article Content

Hernimawati Hernimawati Surya Dailiati Sudaryanto Sudaryanto

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang baik tentu melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah semata namun juga masyarakat. Begitu pula dengan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kampar sebagai satuan kerja perangkat daerah berupaya menyusun rencana kerja sebagai acuan pembangunan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat. Hal ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan. Harapannya, tentua tercapai sinrkonisasi program dan kegiatan kecamatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah. Pada akhirnya mampu menjadi arah dan tolak ukur pelaksanaan pembangunan. Dari kondisi tersebut dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, Dari kondisi tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah pemerintah dan masyarakat masih sulit menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, aparatur pemerintah dan masyarakat sulit menemukan kata sepakat dalam perencanaan pembangunan dan terbatasnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah kecamatan. Menurut Bintoro Tjokroamidjoyo dalam Lijan Poltak dan kawan kawan (2014), bahwa pemahaman konsepsi pengelolaan kepemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip; akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berhukum serta perlakuan yang adil. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pembangunan berbasis masyarakat sudah mengedepankan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berhukum serta perlakukan yang adil. Hambatannya, keterbukaan kurang dimanfaatkan sesuai undang-undang informasi dan transaksional elektronik. Kemudian tidak semua pelayanan berbasis online serta terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur.


Kata Kunci: Pengelolaan, Pemerintahan Dan Kecamatan

Article Details

Section
Articles

References

Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 2008, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, Bumi Aksara, Jakarta.
Agus Dkk, 2012, Modul Monitoring Penegakan Hukum, ICW, Jakarta.
Anggara Sahya. 2012. Perbandingan Administrasi Negara. CV Pustaka Setia, Bandung.
Beddy Iriawan, 2012. Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
Chrisyanti, 2011, Pengantar Ilmu Administrasi, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
Danang Sunyoto dan Burhanuddin, 2011, Perilaku Organisasional, CAPS, Yogyakarta.
Deddy Mulyadi, 2015. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Alfabeta, Bandung.
Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
Lijak Poltak dkk, 2014, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksaran, Jakarta.
MPR RI, 2012, Ketetapan MPR RI Nomor I/ MPR/ 2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 -2002, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
Padmo Wahjono dan Nazaruddin Syamsuddin, 2009, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Riant Nugroho dan Randy Wrihatnolo, 2011, Manajemen Perencanaan Pembangunan, Kompas Gramedia, Jakarta.
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Siti Fajar dan Tri Heru, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Subhan Sofhian dan Asep Sahid, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan, Fokus Media, Bandung.
Theresia dkk, 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfabeta, Bandung
Wibowo, 2010, Budaya Organisasi, Rajawali Pres, Jakarta.
Yusuf Muri, 2014, Metode Penelitian; Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Prenada Media Grup, Jakarta.