OPTIMALISASI FUNGSI PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KEDAH MALAYSIA

Isi Artikel Utama

Sadriah Lahamid
Zuriana Zahrin
Dita Fisdian
Syahrudin Syahrudin

Abstrak

Abstrak


Keterwakilan masyarakat identik dengan posisinya dalam institusi politik suatu negara. Kedah merupakan kerajaan kesultanan yang merupakan bagian dari Malaysia, meskipun merupakan kesultanan, Kedah memiliki Badan Perwakilan atau Legislatif yang terdiri dari lembaga multi partai, lembaga tersebut dinamakan Dewan Undangan Negara Kedah. 36 Anggota Badan Undangan Negara dipilih untuk mewakili setiap daerah pemilihan negara bagian Kedah. Fungsi dan kewenangannya hampir sama dengan Indonesia yaitu mengurusi regulasi (legislasi), pembahasan APBN, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Kedah. Karena Kedah merupakan kesultanan, maka pengaruh Sultan masih sangat kuat. Posisi ADUN tidak terlalu berfungsi terutama dalam mengawasi pembangunan. Pengabdian dilaksanakan di Kampung Mukin Singkir, Yan Kedah yang dihadiri oleh masyarakat Kedah dan mahasiswa dari UUM Kedah. Pengabdian dalam bentuk penyuluhan ini  mengajak masyarakat Kedah agar lebih meningkatkan perannya dalam pembangunan, khususnya kaum perempuan kedah. Diharapkan dengan pengabdian ini dapat meningkatkan keterwakilan masyarakat dalam pembangunan di Kedah.

Rincian Artikel

Bagian
Articles

Referensi

Dalam Pengembangan Desa Wisata ( Studi Kasus : Desa Wisata Keseneng , Kecamatan Sumowono , Kabupaten Semarang ). 67.
Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota, IPEM4542/M, 23–24.
Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Journal of Public Policy and Management Review, 1(2), 261–270.